www.TebingAktual.Com

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

KRIMINAL

3/INFO%20KRIMINAL/post-grid

POLITIK & HUKUM

1/INFO%20POLITIK%20%26%20HUKUM/big-col-left

Recent in Sports

Comments

EKONOMI

3/INFO%20EKONOMI/big-col-left

BERITA POPULER

KPK Dorong Implementasi Good Governance







Tema yang diusung adalah “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia BerbasisGood Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah”.
Tujuan workshop untuk memberikan pemahaman mengenai tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta memberikan pemahaman mengenai integritas Kepala Daerah dari berbagai perspektif.
Sebanyak 136 peserta yang terdiri dari Bupati, Wali Kota, Sekda, Asisten Daerah dan Kepala Dinas dari 40 daerah di Indonesia mengikuti rangkaian kegiatan worshop ini. Sebelumnya, pembukaan kegiatan telah dilakukan di Universitas Paramadina, Senin (25/3).
Workshop diawali dengan diskusi mengenai hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah dilakukan KPK pada 2017. Selain itu, peserta juga terlibat dalam diskusi membahas tentang kolaborasi yang dapat dilakukan antara CSO dan Kepala daerah untuk pencegahan korupsi; Pendampingan pemerintah daerah oleh Transparency International Indonesia; pemanfaatan media untuk meningkatkan integritas publik; sosialisasi program pencegahan korupsi di daerah oleh KPK; dan ditutup sosialisasi gratifikasi oleh KPK.
Di luar KPK, hadir sebagai narasumber, yaitu Darwanto dari Open Government Indonesia dan Wawan Suyatmiko dari Transparency International Indonesia. Darwanto menjelaskan bagaimana open government dapat menghasilkan keterbukaan untuk masyarakat. Selain itu, open government juga dapat menghasilkan nilai ekonomis.  
Darwanto juga menceritakan contoh kemajuan yang telah dibuat oleh Bojonegoro setelah mengikuti program open government. “Saat ini Bojonegoro masuk ke dalam 20 kota dan kabupaten di dunia yang sudah bergabung dengan open Government Indonesia. Bojonegoro sudah selevel dengan Paris dan Buenos Aires” ujarnya.
Ia mengharapkan, setiap daerah di Indonesia bisa menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara online agar tercipta transparansi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga pihak swasta di daerah.
Sementara Wawan Suyatmiko dari Transparency International Indonesia membuka diskusi dengan paparan mengenai Corruption Perception Index (CPI) ditahun 2018. Wawan menjelaskan bahwa kini Transparency International memiliki 2 penilaian yang menurutnya merupakan indikator keberhasilan pencegahan korupsi, yaitu CPI dan Sistem Integritas Nasional (SIN).
“SIN adalah sebuah sistem yang dapat mengukur sejauh mana kapasitas dan efektifitas tata kelola lembaga daerah dalam mencegah korupsi” jelasnya.
Lebih lanjut Wawan juga menjelaskan bagaimana korupsi kepala daerah menjadi marak sejak ditetapkan kebijakan otonomi daerah yang berarti memberlakukan sistem desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah. Hal itu diikuti dengan desentralisasi finansial dari pusat ke daerah. Menurut Wawan, kita tidak perlu kembali kepada kebijakan pusat namun kita harus mengimbangi kebijakan ini dengan sistem integritas di daerah. Wawan menambahkan, untuk mengurangi korupsi di daerah, terdapat dua area perbaikan yang menjadi kunci, yaitu integritas Kepala Daerah dan sistem birokrasinya.
“Karenanya, sistem integritas lokal menjadi penting untuk mengurangi korupsi.” pungkas Wawan.
Selain Wawan dan Darwanto, KPK juga menghadirkan dosen-dosen dari Universitas Paramadina dan beberapa pejabat KPK untuk menyosialisasikan mengenai program koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah) KPK dan implementasi zona pendidikan antikorupsi di daerah.(tim JOC)


Sumber : Humas KPK


Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *